Ilustrasi mewaspadai dampak serangan siber perang Rusia-Ukraina. (Foto: Shutterstock)

Oleh: Ngasiman Djoyonegoro (Pengamat intelijen dan hankam)

ZNEWS.ID JAKARTA – Perang Rusia-Ukraina pecah dalam dua pekan terakhir. Pasukan militer kedua belah pihak saling serang satu sama lain. Sejak hari pertama peperangan, situs-situs layanan pemerintah Ukraina tidak dapat diakses akibat serangan Distributed Denial of Services (DDoS), termasuk situs milik parlemen, pemerintah, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Malware penghapus data “HermeticWiper” ditemukan di ratusan komputer milik pemerintah Ukraina. Beberapa hari sebelumnya, warga Ukraina menerima pesan teks palsu yang menginformasikan bahwa ATM telah offline atau luar jaringan/luring. Banyak warga berebut menarik uang, yang menyebabkan kepanikan dan ketidakpastian.

Pihak Ukraina menyalahkan Rusia atas serangan siber ini. Setelah penarikan pasukan Rusia dari Georgia pada 2008, Presiden Vladimir Putin mencanangkan modernisasi militer Rusia.

Domain siber dimasukkan sebagai salah satu strateginya. Serangan siber telah menjadi strategi perang Rusia. Putin menunjuk Direktorat Intelijen Utama Rusia (GRU) sebagai pengatur serangan siber.

Wakil perdana menteri Ukraina Mykhailo Fedorov merekrut “IT Army” untuk membangun serangan balasan terhadap Rusia. Target “IT Army” ini adalah situs web atau laman 31 perusahaan bisnis, perbankan dan pemerintah Rusia.

Setidaknya, enam negara Uni Eropa telah mengirimkan ahli keamanan siber ke Ukraina. Facebook dan Google memblokir dan melarang monetisasi video dan informasi asal Rusia. Layanan internet StarLink milik Elon Musk diaktifkan untuk mendukung operasi pemulihan sekaligus serangan siber.

Meskipun demikian, harus dipahami bahwa serangan siber sulit untuk diidentifikasi siapa pelakunya. Aksi serangan siber bersifat “anonymous” dapat diluncurkan dari perangkat “host” tanpa disadari.

LEAVE A REPLY