Oleh: Abdul Rozak (PM Bakti Nusa 9 Surabaya)
ZNEWS.ID JAKARTA – Sejarah perkembangan Madura dimulai pada kurun waktu antara 4000-2000 SM, saat terjadi perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara. Nenek moyang manusia Madura berasal dari himpunan pecahan kelompok-kelompok yang melakukan perpindahan tersebut.
Mereka melakukan perpindahan karena pesatnya perkembangan kebudayaan sehingga melakukan perluasan wilayah menuju ke arah selatan. Perjalanan itu memakan kurang-lebih waktu 2.000 tahun lamanya. Sehingga, pada suatu hari terdamparlah sebagian kelompok itu di pulau kecil Madura, letaknya di utara sebelah timur Pulau Jawa.
Selama bertahun-tahun lamanya, peradaban masyarakat Madura purba semakin maju dan berkembang, seiring perkembangan yang dialami bangsa-bangsa lain di Nusantara. Mulai dari tradisi budaya, pertanian, teknologi hingga pada kepercayaan atau agama.
Apa yang dikatakan Kuntowijoyo adalah benar bahwa Madura secara geografis, historis dan kultural merupakan bagian dari Jawa. Sehingga, dalam hal perekonomian sangat tergantung pada Jawa, terutama dalam wilayah produksi padi sebagai penyuplai makanan.
Madura dibagi menjadi dua yaitu Madura barat dan Madura timur. Madura barat terdiri dari Bangkalan dan Sampang. Madura timur terdiri dari Pamekasan dan Sumenep. Pada 1857, wilayah Sampang belum termasuk bagian dari tiga wilayah kerajaan pribumi: Bangkalan di sebelah barat, Pamekasan di tengah, dan Sumenep di sebelah timur. Di tahun itu pula oleh Belanda nama Madura.
Madura terkenal dengan kekhasan dan keunikan nilai-nilai budaya. Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain.
Latief Wiyata mengatakan bahwa kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagaman. Keempat figur itu adalah Buppa’, Babbu, Guru, ban Rato (ayah, ibu, guru, dan pemimpin pemerintahan).
