ZNEWS.ID, JAKARTA – Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yang berintegritas.
Permintaan untuk evaluasi itu merupakan satu dari lima pernyataan sikap Jaringan GUSDURian sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid lewat pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total dan tidak menggunakan hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK,” kata Alissa.
Dalam kesempatan itu, Jaringan GUSDURian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yang bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Komitmen berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis, dan melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Jaringan GUSDURian dalam poin pertama pernyataan sikapnya.
Oleh karena itu, pada poin ketiga pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian meminta pemerintah bersikap transparan agar publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu hanya jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas.
“Kami meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK,” kata koordinator nasional jaringan menegaskan.
