ZNEWS.ID, LONDON – Isu pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadai etnis Uighur di Xinjiang, China terus mengemuka. Pemerintah Cihina mati-matian membantah tuduhan tersebut, namun sejumlah negara salah satunya Amerika Serikat, terus mekan China terkait persoalan tersebut.
Setelah AS, Inggris pada Senin (22/2/2021) juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar diberi akses ke Xinjiang untuk menyelidiki laporan pelanggaran HAM di wilayah China itu.
Tahun ini, Inggris mulai bergabung kembali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB hingga 2023. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, pun mengutuk rekam jejak China dan Rusia—yang juga sama-sama menjadi anggota di Dewan HAM PBB untuk tiga tahun mendatang.
China belakangan ini disebut-sebut memberi dukungan atas kudeta militer di Myanmar. Sementara, Rusia juga dinilai terlibat dalam kekacauan politik dalam negeri Belarusia.
Terkait penyelidikan di Xinjiang, Raab akan merujuk pada laporan yang mengungkap berbagai pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan pemandulan paksa perempuan Uighur.
“(Pelanggaran) itu terjadi dalam skala industri (besar-besara),” kata Raab, dalam pernyataan yang dirilis Kemlu Inggris, seperti dikutip Reuters.
“Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, atau ahli pencari fakta independen lainnya, harus—dan saya ulangi harus!—diberikan akses yang mendesak dan tidak boleh dikekang ke Xinjiang,” katanya.
