JAKARTA, ZNEWS.id – Pemerintah merespons permintaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Istana menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut justru merupakan bagian dari komitmen membela perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan membuka dialog dengan MUI untuk memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia bergabung dengan BoP.
“Kami akan berdialog dengan MUI dan menjelaskan mengapa Indonesia memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ini bagian dari upaya diplomasi kita,” ujar Prasetyo di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Ia menegaskan, keanggotaan Indonesia di BoP memungkinkan pemerintah terlibat langsung dalam dialog internasional serta menyampaikan pandangan dan masukan demi memastikan perjuangan rakyat Palestina terus diperjuangkan di tingkat global.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita bisa berdialog, memberikan pendapat, dan mengawal pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” katanya.
Terkait iuran keanggotaan BoP yang menjadi sorotan, Prasetyo menyebut hal tersebut sebagai konsekuensi komitmen Indonesia sebagai anggota organisasi internasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Sebelumnya, MUI menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak berpihak kepada Palestina dan mengkritik kehadiran Israel dalam forum tersebut.
MUI juga menyoroti kewajiban iuran serta menilai BoP berpotensi melanggengkan “perdamaian semu”.
Di kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan keprihatinan pemerintah atas serangan Israel yang kembali terjadi di Gaza pada 31 Januari 2026. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Gaza dan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi.
“Presiden sudah berkomunikasi dengan para pemimpin negara lain, termasuk melalui Board of Peace, meski dilakukan lewat jalur-jalur diplomatik tertutup,” ujarnya.
