Pekan lalu, politisi pro-demokrasi, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan NUG yang mencakup Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
NUG mengatakan mereka adalah otoritas yang sah di Myanmar dan telah meminta pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di Jakarta.
Sekelompok anggota parlemen ASEAN juga mengatakan NUG harus diundang.
“ASEAN tidak dapat secara memadai membahas situasi di Myanmar tanpa mendengar dan berbicara dengan Pemerintah Persatuan Nasional,” kata Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia dalam sebuah pernyataan.
Dalam undangan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing dikatakan bahwa “ASEAN harus menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia tidak ada di sana sebagai wakil rakyat Myanmar, yang sama sekali menolak junta.”
Pernyataan serupa dirilis oleh kelompok hak asasi Human Rights Watch yang menyebut bahwa ASEAN harus segera menarik undangan ke pemimpin junta Myanmar.
“Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa pro demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis yang ia ciptakan,” kata Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch.
Editor: Dhany
Sumber: Antara/Reuters
