Oleh: M Aminudin (Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS), Ketua Departemen Penelitian Pengurus Nasional Masika ICMI, Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI tahun 2005, Staf Ahli DPR RI tahun 2008, dan Tim Ahli DPD RI tahun 2013)
ZNEWS.ID JAKARTA – Juni 2022, lembaga survei Indikator mengumumkan hasil surveinya di bidang pendidikan yang menarik didiskusikan karena hasilnya terkesan kontradiktif.
Temuan pokok lembaga survei Indikator di antaranya menyebutkan 63,6 persen responden menyatakan cukup puas dengan kinerja Kemendikbudristek. Namun, ada 23,5 persen responden yang kurang puas dan 2,1 persen menyatakan tidak puas sama sekali.
Jika survei Indikator itu presisi atau valid tentu capaian tersebut sudah bagus bagi Kemendikbudristek yang menghadapi banyak tantangan di tengah pandemi sekitar dua tahun terakhir. Apalagi, satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek tak semua bersentuhan langsung dengan populasi yang ditarik sebagai sampling responden.
Keberhasilan capaian Kemendikbudristek tak terlepas dari upaya terobosan baru melalui berbagai inovasi kebijakan sebagai upaya menjawab perubahan global yang harus direspons melalui penyesuaian baru kebijakan. Terutama dalam meningkatkan penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan.
Beberapa terobosan yang boleh dikatakan baru di Kementerian Pendidikan era Nadiem Anwar Makarim antara lain mengundang praktisi mengajar di kampus, program kewirausahaan, digitalisasi pendidikan, aplikasi Merdeka Mengajar, memperbesar anggaran matching fund untuk mendukung kolaborasi antara pendidikan tinggi dengan industri.
Selain lima hal di atas, masih ada beberapa program terobosan lain yang dilakukan Kemendikbudristek yang tidak disebutkan di sini satu per satu, tetapi sebagian besar dari program tersebut juga telah disurvei oleh lembaga survei Indikator per program besarnya.
Hasilnya, kalau dibuat rata-rata, masyarakat yang menyatakan telah mendapat manfaatnya sekitar 60 persen. Suatu perolehan yang cukup bagus.
Tetapi, seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak. Ada beberapa program dinilai masyarakat masih dianggap belum maksimal dirasakan manfaatnya, seperti pembelajaran tatap muka dengan pembatasan, KIP Kuliah Merdeka, bantuan kuota data internet, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel penggunaannya, serta peraturan menteri (permen) pencegahan serta penanganan kekerasan seksual.
Terhadap program Kemendikbudristek yang telah dirasakan manfaatnya dengan baik oleh masyarakat, akan lebih baik program itu dilanjutkan. Tetapi pada bagian yang dinilai responden belum dirasakan manfaatnya, sudah seharusnya dievaluasi.
