Oleh: Dorita Setiawan PhD (Peneliti Bidang Isu internasional dan Kemiskinan Sampoerna University; Fulbright Scholar)
ZNEWS.ID JAKARTA – Mewujudkan Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesenjangan pendapatan menjadi bagian penting dari visi Indonesia 2045. Meskipun sangat sulit untuk mewujudkan itu, terlebih pada 2024 akan terjadi transisi pemerintahan dan politik, sehingga mengejar penurunan kemiskinan ekstrem cenderung tidak mudah.
Berbagai upaya sejak saat ini diarahkan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk mendorong pertumbuhan merata ke seluruh kelompok masyarakat, agar kemiskinan ekstrem tidak lagi dijumpai di Indonesia mulai 2040.
Pada 2045, tingkat kemiskinan Indonesia diharapkan tinggal 0,02 persen atau sekitar 63 ribu penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Gini rasio juga akan dipertahankan pada tingkat yang ideal. Upaya mendorong pemerataan dan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan investasi yang memicu penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif.
Selain juga mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pendanaan pembangunan di daerah perdesaan, serta memperkecil ketimpangan antara UMKM dengan usaha besar. Maka untuk menuju pencapaian tersebut, diperlukan penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Salah satu yang menjadi referensi adalah penghitungan alternatif Multidimensional Poverty Index atau Indeks Kemiskinan Multidimensional (IKM) yang sejak 2010 dilakukan oleh Oxford Poverty and Human Initiatives (OPHI) dari University of Oxford.
Indeks ini dapat menjadi alternatif sekaligus memberikan gambaran mengenai dimensi kemiskinan yang dapat ditargetkan secara khusus oleh pemerintah, serta untuk membandingkan kemiskinan antar daerah atau negara.
Dengan menekankan standar kelayakan, IKM Global menghitung tingkat kemiskinan di tiga dimensi dasar yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang membandingkan situasi dan kondisi di berbagai negara.
Sedangkan IKM nasional merupakan pengembangan IKM global yang lebih relevan dan fleksibel untuk menentukan kondisi dan capaian penanggulangan kemiskinan di lingkup negara atau daerah sehingga dapat menjadi dasar prioritas kebijakan.
Salah satu yang telah melakukan di antaranya The Prakarsa di Indonesia dengan menggunakan
metode Alkire-Foster dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. The Prakarsa pernah menghitung IKM nasional berdasarkan penjabaran lima dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, perumahan, pelayanan dasar, dan partisipasi sosial.