ZNEWS.ID GAZA – Media lokal melaporkan bahwa tentara cadangan Israel mulai menerima panggilan untuk bersiap menjalankan operasi pendudukan di Kota Gaza. Hal ini terjadi meski Hamas telah menyetujui usulan gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan Qatar.
Menurut Channel 12, Selasa (19/8/2025), militer Israel mengeluarkan perintah darurat bernama “Order 8” untuk memobilisasi tentara cadangan dalam operasi tersebut.
Diperkirakan, puluhan ribu personel cadangan akan dipanggil dalam beberapa hari mendatang. Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, juga memperpanjang masa tugas pasukan cadangan yang sedang aktif bertugas.
Media itu menambahkan bahwa langkah ini merupakan persiapan akhir menjelang kemungkinan pendudukan Kota Gaza.
“Tentara Israel kini tengah melakukan seluruh persiapan terakhir untuk menjalankan rencana pendudukan Gaza,” demikian laporan Channel 12.
Selain itu, stasiun televisi tersebut menekankan bahwa proses perundingan pertukaran tahanan dengan Hamas bisa saja berlangsung bersamaan dengan serangan militer.
“Israel tidak akan menghentikan operasi hingga perjanjian tercapai dan resmi ditandatangani,” tambahnya.
Pada Selasa pagi, Zamir memaparkan rencana invasi, termasuk penambahan kekuatan pasukan di wilayah Gaza utara.
Sebelumnya, pada 8 Agustus, kabinet Israel telah menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk kembali menguasai Jalur Gaza secara bertahap, dimulai dari Kota Gaza.
Rencana itu meliputi pemindahan sekitar satu juta warga Palestina ke arah selatan, dilanjutkan pengepungan kota serta penyerbuan ke permukiman.
Sebagai bagian dari rencana tersebut, pada 11 Agustus, pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran di lingkungan Zeitoun, Kota Gaza.
Menurut saksi mata, serangan itu melibatkan penghancuran rumah dengan robot jebakan, tembakan artileri, tembakan acak, hingga pengusiran paksa warga.
Langkah Israel ini terus berjalan meskipun ada pembicaraan gencatan senjata tidak langsung dengan Hamas, yang sebelumnya sudah menyatakan persetujuan terhadap usulan penghentian operasi militer selama 60 hari berdasarkan inisiatif Mesir dan Qatar.
