ZNEWS.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah mengimpor beras dipertanyakan beberapa pihak, bahkan menjadi polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut menyoroti langkah pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat tersebut.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton, pada akhir Maret 2021.
“Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?,” kata Anwar lewat keterangan resminya, Ahad (21/3/2021).
Dia pun mengaku terkejut ketika adanya wacana impor beras. Pasalnya, kata Anwar, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sempat menyebut bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya lantaran berpotensi menghancurkan harga beras petani.
“Apalagi, kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras. Anwar pun meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.
