JAKARTA, ZNEWS.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan pengumpulan uang Rp 1.000 dari masyarakat, ASN, atau pelajar.
Sebelumnya ajakan Dedi Mulyadi tersebut menuai pro dan kontra karena dianggap memaksa orang lain untuk berdonasi.
“Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial,” tegas Dedi.
Dia menambahkan, ajakan tersebut merupakan gerakan sukarela untuk menumbuhkan solidaritas sosial, terutama untuk membantu warga yang kesulitan memenuhi biaya pendukung saat berobat.
“Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi,” kata Dedi.
Dedi mendorong gerakan gotong royong dimulai dari tingkat RT, dengan warga menabung seribu rupiah per hari di kotak kecil di depan rumahnya. “Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah,” ucapnya.
Dedi juga mengajak ASN dan kepala daerah ikut berpartisipasi membantu warga yang membutuhkan. “Maka dia bisa melayani ketika anak tidak punya sepatu ke sekolahnya, bisa langsung dibantu,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mengelola atau mengkolektifkan dana tersebut. “Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN,” katanya, dikutip kompas.com.
