JAKARTA, KBKNEWS.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai iuran sekitar Rp 17 triliun yang dikaitkan dengan keanggotaan permanen Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) diperlukan untuk mendukung agenda rekonstruksi Gaza.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda dengan pembiayaan besar-besaran untuk Gaza,” kata Yahya dalam jumpa pers usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Yahya menjelaskan, kondisi Gaza yang hancur akibat agresi Israel membutuhkan upaya pemulihan berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan mobilisasi pembiayaan dari para pihak yang terlibat dalam Dewan Perdamaian tersebut.
“Sehingga memang dibutuhkan mobilisasi pembiayaan. Para partisipan yang ikut di dalam dewan itu juga diminta untuk beriuran sebagai bagian dari pembangunan Palestina,” ujar Yahya.
Yahya mengikuti pertemuan dengan Presiden Prabowo bersama sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, serta Waketum MUI Cholil Nafis.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum membahas kewajiban pembayaran iuran sekitar Rp 17 triliun untuk bergabung dengan Board of Peace.
“Sejauh ini memang belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut,” ujar Juru Bicara II Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kamis (22/1/2026).
Namun demikian, Kemenlu menekankan bahwa keanggotaan dalam Dewan Perdamaian tidak mengharuskan pembayaran, terutama bagi negara yang tidak mengambil status anggota permanen.
“Keanggotaan itu tidak mengharuskan pembayaran, terutama apabila tidak untuk yang permanen,” kata Nabyl, dikutip kompas.com.
