JAKARTA, ZNEWS.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah ibu kota dalam sepekan terakhir.
Walhi menilai penanganan banjir masih mengulang pola lama dan cenderung bersifat jangka pendek, terutama dengan mengandalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Banjir yang terjadi tidak hanya merendam permukiman warga dan mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Menurut Walhi, ketergantungan pada solusi teknis seperti OMC justru menutupi persoalan mendasar, yakni kegagalan kebijakan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di Jakarta.
Walhi menilai modifikasi cuaca keliru sejak dari logika dasar.
Hujan merupakan bagian dari siklus alam yang penting bagi kehidupan, termasuk untuk menjaga kesuburan tanah dan cadangan air tanah. Intervensi hujan melalui teknologi modifikasi cuaca, dalam jangka panjang, dinilai berpotensi memicu persoalan lingkungan baru.
Walhi mencatat sekitar 90 persen wilayah Jakarta telah tertutup bangunan, beton, dan aspal. Sementara itu, ruang terbuka hijau diperkirakan kurang dari 5 persen. Kondisi ini menyebabkan kemampuan tanah menyerap air hujan semakin menurun, sehingga hujan lokal sekalipun dapat memicu banjir.
Selain itu, hanya sekitar 10 persen air hujan yang mampu diserap tanah, sedangkan 90 persen lainnya menjadi limpasan. Walhi menilai penanganan banjir Jakarta selama ini terjebak pada pendekatan teknokratik yang sempit dan reaktif, seperti normalisasi sungai, betonisasi, dan modifikasi cuaca, tanpa koreksi serius terhadap kebijakan tata ruang yang merusak daerah resapan.
Merespons kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta tidak semata mengulang cara lama.
Ia menyebut normalisasi sejumlah sungai, seperti Ciliwung, Krukut, dan Kali Cakung Lama, belum pernah dilakukan sebelumnya dan membutuhkan anggaran besar serta kesiapan relokasi warga.
Terkait penggunaan OMC, Pramono menjelaskan kebijakan tersebut bersifat jangka pendek dan dilakukan sebagai respons terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Ia menyebut curah hujan di Jakarta sempat mencapai 267 milimeter per hari pada 18 Januari 2026, angka yang jarang terjadi.
Pemprov DKI Jakarta pun memperpanjang operasi modifikasi cuaca hingga 27 Januari 2026 dengan mengerahkan tiga pesawat setiap hari. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, bersamaan dengan kebijakan work from home dan school from home.
Sementara itu, BPBD DKI Jakarta menjelaskan tujuan OMC bukan untuk menghentikan hujan, melainkan mengalihkan hujan agar turun di atas laut. BMKG mencatat operasi modifikasi cuaca tersebut mampu mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jabodetabek hingga sekitar 39 persen.
Namun, pengamat tata kota Yayat Supriatna menegaskan modifikasi cuaca tidak bisa dijadikan solusi utama banjir Jakarta. Ia mengibaratkan OMC seperti obat penurun panas yang hanya meredakan gejala, bukan menyelesaikan akar masalah banjir. Selain berbiaya besar, efektivitasnya juga sangat bergantung pada kondisi atmosfer.
Peringatan serupa disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Dalam kondisi tertentu, seperti fenomena cold pool, modifikasi cuaca justru berisiko memperluas area hujan.
Karena itu, teknologi ini dinilai harus digunakan secara hati-hati dan tidak dijadikan andalan utama dalam penanganan banjir Jakarta.
