JAKARTA, ZNEWS.id – Banjir yang terus berulang di Jakarta dinilai bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi, melainkan dampak dari pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menyoroti masifnya alih fungsi ruang terbuka hijau, sungai, dan kawasan resapan air di ibu kota.
Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah, mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen permukaan Jakarta kini telah tertutup beton dan aspal. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak lagi memiliki ruang untuk meresap, sehingga banjir menjadi persoalan yang terus berulang.
“Air hujan tidak punya ruang untuk meresap. Banjir kemudian dianggap hal biasa, sementara yang paling sering menjadi korban adalah warga kampung kota,” ujar Aminullah dalam diskusi Bincang-Bincang Ekologi: Banjir Berulang di Pulau Jawa, Siapa yang Memproduksi?, Kamis (5/2/2026).
Ia menjelaskan, secara topografi Jakarta Selatan sebelumnya dirancang sebagai kawasan resapan air karena berada di wilayah yang lebih tinggi.
Namun sejak sekitar 2012, perencanaan tersebut semakin ditinggalkan. Ruang terbuka hijau tidak lagi dibangun secara sistematis, melainkan mengikuti sisa lahan yang tersedia.
Alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan hijau dan hutan lindung, termasuk di wilayah Angke yang berubah menjadi kawasan pesisir terbangun.
Selain itu, pengelolaan sungai dinilai sarat kepentingan ekonomi. Walhi mencatat Sungai Pesanggrahan menyusut sekitar 1,5 kilometer sepanjang 2002–2021 akibat pelurusan 13 kelokan sungai yang kemudian beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
Menurut Aminullah, seperti dilansir NU online, saat dampak ekologis mulai terasa, respons pemerintah belum menyentuh akar persoalan. Penanganan banjir justru kerap menyasar warga bantaran sungai melalui penggusuran, sementara alih fungsi ruang oleh pengembang besar nyaris tak tersentuh.
“Ketika banjir terjadi, masyarakat yang disalahkan, padahal persoalannya ada pada kebijakan tata ruang,” tegasnya.
