JANJI-janji paslon presiden dan wakil presiden di ajang debat dan kampanye pilpres 2024 terkesan selain normatif,  terkadang juga asal bisa memuaskan calon pemilih, apalagi di tengah rata-rata literasi politik publik yang rendah.

Calon legislatif, capres mau pun cawapres saat sesi debat atau kampanye leluasa memainkan kata-kata atau  mengumbar janji, karena memang mekanisme penagihan janji, melalui DPR atau  DPRD di daerah atau mekanisme lain belum efektif.

Jika tidak ada mekanisme yang lebih tegas untuk menagih janji-janji kampanye para kontestan, mereka bakal semau-maunya mengarang janji, tanpa memikirkan risikonya jika ingkar atau tak memenuhinya di akhir jabatannya.

Kalau di negara-negara maju yang level demokrasinya tidak sekedar prosedural, janji kampanye yang diucapkan oleh calon presiden bakal ditagih oleh parlemen dan publik sesuai tenggat waktunya.

Rakyat juga sering lupa, tidak paham atau tidak menyimak dengan janji-janji paslon presiden atau calon legislatif di daerahnya, karena di tingkat akar rumput atau pedesaan, yang penting, para kontestan bagi-bagi sembako, angpau atau disediakan acara dangdutan atau pentas musik.

Paslon presiden No. 3 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka misalnya, janji mereka cukup wah, akan menyediakan makan dan susu gratis bagi seluruh peserta didik dari SD sampai SMA termasuk pesantren yang jumlahnya sekitar 53 juta orang.

Bayangkan! Jika tiap murid sekolah dianggarkan Rp15.000 per porsi untuk menu makan siang sederhana, diperlukan dana Rp795 miliar sehari atau setahun Rp290,1 triliun.

Sedangkan untuk segelas susu (350 ml) yang akan diberikan bagi sekitar 79 juta anak usia satu sampai 17 tahun per hari, dibutuhkan dana Rp671,5 miliar sehari (79 juta x Rp8.500 @ sepertiga liter) atau setahun Rp245 triliun.

Untuk menyediakan susu sebanyak itu, menurut Prabowo, perlu diimpor 1,5 juta ekor sapi yang harga per ekornya sekitar Rp25 juta, sehingga total diperlukan dana Rp37,5 triliun, belum lagi perlu disiapkan pakannya, peternak yang akan menangani, obat-obatan dan lahan penggembalaan.

Sebagai catatan, anggaran belanja negara pada 2024 sebesar Rp3.061,2 triliun yang dialokasikan untuk berbagai sektor tergantung kebutuhan dan disesuaikan dengan dana.

Cari Sisi negatif

Sementara paslon No. urut 1,  Anies Baswedan yang dikenal piawai bermain kata-kata, dalam debat kedua capres, Minggu. 7 Jan., mencoba mengatrol elektabilitas pasanganya dengan mencari-cari sisi negatif Prabowo sebagai menhan petahana.

Cara yang dilakukan Anies mencecar Prabowo cukup jitu dan dianggap pengamat sukses memancing emosi Prabowo sehingga kehilangan nalar untuk memaparkan pandangannya tentang masalah pertahanan yang mstinya ia kuasai.

Anies a.l menyindir Prabowo yang memiliki 340.000 Ha lahan, sementara prajurit TNI banyak yang tidak memiliki rumah, begitu juga tentang program food estate yang dinilai tidak jelas juntrungannya.

Prabowo sendiri yang semula digadang-gadang oleh tim suksesnya bakal menjadi primadona dalam debat capres kedua terkait isu pertahanan sesuai kiprahnya sebagai menhan, nyatanya lebih banyak mengamini pandangan Ganjar.

Secara panjang lebar, Anies juga berjanji akan membawa Indonesia sebagai negara yang tangguh secara ekonomi dan disegani  dan menjadi panutan dunia.

Sebaliknya, paslon No. urut 2 Ganjar Pranowo relatif aman dari serangan kedua paslon lain, dalam pemaparannya a.l. ingin menjadikan RI sebagai pemimpin di kawasan ASEAN dan mengenai sengketa di Laut China Selatan ia berharap semua pihak membuat kesepakatan sementara.

Ganjar, jika terpilih nanti, berjanji akan meningkatkan kemampuan militer RI dengan mengalokasikan anggaran belanjarsampai dua perse dari PDB sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tujuh persen setahun.

Janji-janji selama sesi debat atau kampanye tentu saja tidak bisa dijadikan jaminan akan diwujudkan jika calon terpilih nanti, hanya sebagai salah satu sisi penilaian saja.

LEAVE A REPLY