Ilustrasi. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/wsj)

Oleh: M Fuad Nasar (Mantan Sesditjen Bimas Islam, saat ini Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang)

ZNEWS.ID JAKARTA – Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia di Pegangsaan Timur (kini Jalan Proklamasi) No 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 menandai berakhirnya zaman kolonial atau penjajahan di Tanah Air.

Kemerdekaan RI mencapai titik ultima setelah upacara penyerahan kedaulatan dari Ratu Belanda Juliana kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam dan di Istana Merdeka Jakarta dari Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda A.H.J. Lovink kepada Pemerintah RIS diwakili Sultan Hamengkubuwono IX.

Proklamasi merupakan gerbang menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam epistema bernegara, tiga kata kunci yakni “merdeka, bersatu dan berdaulat”, menggambarkan kondisi bebas dari penjajahan klasik dan perubahan dari mentalitas kaum terjajah menjadi mentalitas merdeka.

Adapun “adil dan makmur” menggambarkan harapan masa depan untuk bebas dari penjajahan modern, seperti ketidakadilan global, ketergantungan kepada negara lain, otoritarianisme, intoleran dan diskriminasi sesama warganegara dan sebagainya.

Tokoh bangsa Abdul Haris Nasution dalam kumpulan tulisannya Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional (1995) menulis, perjuangan generasi pembebas telah berhasil mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, sedangkan Indonesia yang adil dan makmur adalah tugas generasi penerus untuk mewujudkannya.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini, 4 konstitusi pernah menjadi hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Keempat konstitusi tersebut yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 asli, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan empat kali perubahan atau amandemen. Dalam semua periode konstitusi, Pancasila tetap menjadi dasar negara.

Dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertahankan sampai saat ini, tercantum tujuan bernegara dan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagai berikut: Pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Keempat, untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

LEAVE A REPLY