Jakarta, ZNews.id – Nama Sudewo sempat dipandang sebagai salah satu figur kuat di Jawa Tengah. Rekam jejaknya di dunia teknik, birokrasi, hingga parlemen membuatnya dikenal sebagai politisi dengan latar belakang teknokratis. Namun, perjalanan panjang itu berubah arah ketika ia terseret pusaran kasus hukum hanya beberapa bulan setelah menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025–2030.
Sudewo kini menjadi sorotan publik nasional setelah diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia diduga terlibat praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Latar Belakang dan Jejak Pendidikan Teknik
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik sipil, sebuah disiplin yang kelak membentuk citranya sebagai politisi berlatar belakang infrastruktur.
Ia merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan melanjutkan pendidikan magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan konsentrasi teknik pembangunan. Gelar S2 tersebut diraihnya pada awal dekade 2000-an.
Sebelum masuk ke dunia politik, Sudewo berkarier sebagai aparatur sipil negara di sektor Pekerjaan Umum. Ia pernah bertugas di lingkungan Dinas PU Jawa Timur dan Bali. Dia memiliki pengalaman teknis yang cukup panjang di bidang konstruksi dan infrastruktur daerah.
Dari Parlemen ke Kursi Bupati
Langkah Sudewo ke dunia politik dimulai sejak awal 2000-an. Ia sempat mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, meski belum berhasil meraih kemenangan. Kegagalan tersebut tidak menghentikan langkah politiknya.
Sudewo kemudian aktif di Partai Gerindra dan dikenal sebagai kader senior. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, turut menguatkan posisinya di panggung politik nasional.
Kariernya di Senayan terbilang panjang. Sudewo dua kali terpilih sebagai anggota DPR RI, masing-masing untuk periode 2009–2013 dan 2019–2024. Pengalaman legislatif inilah yang menjadi modal politiknya saat maju dalam Pilkada Pati.
Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra untuk masa jabatan 2025–2030.
Kebijakan Fiskal yang Menuai Penolakan Publik
Belum genap satu tahun memimpin, kebijakan Sudewo mulai menuai kontroversi. Keputusan Pemerintah Kabupaten Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga mencapai 250 persen memicu gelombang protes masyarakat.
Kebijakan tersebut dinilai memberatkan warga, khususnya masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal. Aksi demonstrasi besar sempat terjadi di Pati dan bahkan diwarnai tuntutan pemakzulan terhadap Sudewo pada Agustus 2025.
Sudewo sempat menyampaikan kenaikan pajak dimaksudkan untuk mendukung renovasi RSUD RAA Soewondo. Namun, tekanan publik yang masif akhirnya membuat pemerintah daerah membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif PBB ke standar tahun sebelumnya. Tak lama kemudian, Sudewo juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas kericuhan yang terjadi.
OTT KPK dan Ujian Terberat Karier Politik
Kontroversi kebijakan fiskal belum sepenuhnya reda ketika ujian yang lebih berat datang. Pada Senin, 19 Januari 2026, KPK mengamankan Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan di Kabupaten Pati.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada 19 Januari 2026.
OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati. Informasi yang beredar menyebut adanya peran perantara atau “pengepul” di tingkat kecamatan, yang mengindikasikan praktik korupsi bersifat sistemik.
Sudewo kemudian menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK. Publik pun menanti hasil gelar perkara untuk menentukan status hukumnya.
Antara Citra Teknis dan Kenyataan Politik
Kasus yang menjerat Sudewo menjadi ironi tersendiri. Ia dikenal sebagai figur dengan latar belakang teknik dan pengalaman panjang di bidang infrastruktur. Sayangnya, dia justru harus berhadapan dengan persoalan integritas di awal masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah.
Bagi masyarakat Pati, peristiwa ini bukan sekadar soal individu, melainkan juga ujian bagi tata kelola pemerintahan daerah. Sementara bagi Sudewo sendiri, OTT KPK menjadi titik balik yang menentukan apakah karier panjangnya di dunia politik akan berakhir di meja hijau atau masih menyisakan ruang pembelaan.
