Jakarta, ZNews.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan melakukan restrukturisasi menyeluruh di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah strategis untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara yang dinilai masih terjadi di sektor kepabeanan.
Purbaya menyebut rencana restrukturisasi tersebut sejatinya sudah ingin dilakukan sejak awal dirinya menjabat. Namun, waktu pelaksanaan baru memungkinkan dilakukan sekarang setelah melewati fase krusial pengumpulan penerimaan negara.
“Sebentar lagi Bea Cukai dan Pajak akan saya obrak-abrik. September kan saya baru masuk bulan itu kan, kalau kita obrak-abrik bulan itu kacau, masih di tahap akhir dari penumbuhan pajak,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, perombakan pada periode akhir tahun sebelumnya berisiko mengganggu stabilitas kinerja Kementerian Keuangan, terutama ketika pemerintah sedang fokus mengejar target penerimaan pajak dan kepabeanan.
Pejabat Pelabuhan Jadi Sasaran Utama
Dalam waktu dekat, Purbaya menegaskan perombakan akan menyasar pejabat-pejabat strategis di lingkungan Bea Cukai, khususnya yang berkaitan langsung dengan aktivitas kepabeanan di pelabuhan. Ia menyebut hampir seluruh jajaran di sekitar pimpinan DJBC akan diganti, kecuali Direktur Jenderal.
“Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis. Saya ganti semua pejabatnya selain dirjen, di sekeliling dirjen saya tukar semuanya,” katanya.
Tidak hanya itu, Purbaya juga memastikan pergantian akan dilakukan secara menyeluruh terhadap kepala-kepala pelabuhan dan pejabat wilayah yang mengawasi aktivitas kepabeanan di pelabuhan utama.
“Seluruh kepala pelabuhan, kepala kantor wilayah yang mengawasi pelabuhan, saya ganti semua. Sebagian saya rumahkan. Jadi pejabat di lima pelabuhan besar akan diganti seluruhnya,” tambahnya.
Dorong Perbaikan SDM dan Tata Kelola
Meski bersikap tegas, Purbaya menyatakan DJBC saat ini sebenarnya tengah melakukan pembenahan internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun tata kelola organisasi. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan kinerja dan integritas institusi kepabeanan.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa perbaikan tersebut harus menunjukkan hasil nyata. Jika tidak, ia mengaku siap mengambil langkah ekstrem demi memastikan penerimaan negara tidak terus mengalami kebocoran.
Opsi Pembekuan Bea Cukai
Sebagai bentuk peringatan serius, Purbaya bahkan membuka kemungkinan pembekuan DJBC dan pengalihan fungsi pengawasan kepada pihak ketiga, sebagaimana pernah dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru.
“Ini bagi saya ancaman yang serius. Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Societe Generale de Surveilance (SGS) merupakan perusahaan asal Swiss yang pernah ditunjuk pemerintah untuk membantu pengawasan kepabeanan di Indonesia pada periode sebelumnya.
Langkah perombakan besar di tubuh Bea Cukai ini menandai komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas aparat, serta memastikan penerimaan negara berjalan optimal di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
