Ilustrasi Pancasila. (Foto: Shuttertsock)

Oleh: Ahmad Nuri (Ketua Pengurus Pusat GP Ansor)

ZNEWS.ID JAKARTA – Tiga bulan lalu, masyarakat Indonesia telah menggelar pemilihan umum (pemilu) dan empat bulan lagi akan ada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di hampir semua wilayah di Indonesia.

Di antara dua hajat politik besar itu, di tengahnya terdapat peringatan lahirnya Pancasila. Ini merupakan pengingat bahwa nilai-nilai persatuan yang termaktub dalam Pancasila harus tetap terjaga di tengah dinamika dua peristiwa politik yang terjadi di tahun yang sama.

Dalam gelaran pemilu ke-13 yang telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, masalah politik uang masih menjadi residu yang paling seia-sekata dengan usia demokrasi di Indonesia atau, bahkan bisa lebih tua lagi.

Anda tidak perlu menjadi seorang terpelajar guna mengakses data statistik tentang praktik politik uang di Indonesia. Apalagi harus repot-repot melakukan operasi intelijen untuk membuktikan itu.

Politik uang dalam perhelatan hajat demokrasi kita lebih menyilaukan dari cahaya Matahari di jam setengah satu siang. Di tahun politik, cukup dengan membuka mata, anda bisa langsung menyaksikannya. Atau untuk yang tuna netra, sekurang-kurangnya bisa mendengar dan merasakannya.

Kendati demikian, perlu diingatkan bahwa kita perlu merangkak dari ruang berpikir semi determinatif menuju pandangan yang lebih dialektis. Tujuannya agar kita tidak salah memosisikan pandangan dan mengumpat, seolah kontestasi politik yang sarat biaya hanya menjadi surganya kaum elit.

Secara samar, kita tentu tidak enak menyaksikan ada caleg atau calon kepala daerah yang sedang mengundang masyarakat ketika yang bersangkutan menyosialisasikan visinya tanpa keberadaan air mineral, camilan, dan makanan berat (kecuali itu bulan puasa). Ketidakenakan itu muncul dari persangkaan masyarakat yang akan menilai sang calon sebagai seorang yang kikir lewat ungkapan “pohara dak” (keterlaluan saudara-saudara).

BACA JUGA  Dompet Dhuafa Perkuat Ekosistem Gerakan Filantropi Islam di Indonesia

Apakah persangkaan atau umpatan diam-diam dari masyarakat itu salah? Tidak. Mengapa demikian? Ya, karena masyarakat telah “menyedekahkan” waktu serta perhatiannya untuk mendengarkan visi yang disampaikan si calon.

Karena, dalam konteks interaksi sosial, perasaan “pekewuh” (tidak enakan) itu penting. Perasaan tidak enak jika merepotkan orang lain, tanpa menyuguhkannya sesuatu yang wajar, adalah pantulan naluriah Pancasila kita.

LEAVE A REPLY