Jakarta, ZNews.od – Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah membatalkan rencana impor 150.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut direncanakan akan digunakan sebagai armada operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Said, kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya memperkuat industri nasional serta membangun kemandirian ekonomi desa. Ia menilai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membeli produk impor tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Dinilai Berisiko Gerus Ekonomi Domestik
Said merujuk pada perhitungan lembaga riset Celios yang memperkirakan dampak ekonomi dari rencana impor tersebut. Berdasarkan kajian itu, kebijakan impor pikap berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp39,29 triliun dan mengurangi pendapatan masyarakat sebesar Rp39 triliun.
Selain itu, surplus industri otomotif nasional disebut dapat terkikis hingga Rp21,67 triliun. Rantai pasok industri juga berpotensi terdampak, dengan penurunan pendapatan tenaga kerja mencapai Rp17,39 triliun. Bahkan, penerimaan pajak bersih diperkirakan menyusut sekitar Rp240 miliar.
Atas dasar itu, Said meminta agar PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pihak yang akan melakukan pengadaan lebih mengutamakan produsen dalam negeri.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” katanya.
Menurut dia, belanja pemerintah seharusnya menjadi stimulus bagi sektor industri nasional, terutama di tengah upaya memperkuat struktur manufaktur dalam negeri.
Rencana Impor Diumumkan Produsen India
Informasi mengenai pengadaan pikap ini pertama kali mencuat dari pengumuman perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), pada 4 Februari 2026. Dalam pernyataannya, M&M menyebut akan menyuplai 35.000 unit pikap tipe Scorpio ke Indonesia.
Enam hari berselang, Tata Motors Limited juga mengumumkan rencana ekspor 70.000 unit pikap ke pasar Indonesia.
Total rencana pengadaan yang beredar mencapai 150.000 unit, seluruhnya diproyeksikan untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.
Alasan Agrinas: Harga dan Kapasitas Angkut
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menjelaskan kendaraan pikap 4×4 tersebut akan diperuntukkan bagi sekitar 70.000 Kopdes Merah Putih, terutama guna mendukung distribusi hasil pertanian ke pasar.
Ia mengaku sempat mempertanyakan urgensi kepemilikan kendaraan bagi koperasi desa. “Tetapi, setelah saya coba memahami, ternyata keinginan Bapak Presiden itu bagaimana bisa menghubungkan petani langsung dengan konsumen sehingga terjadi fair price,” kata Joao dalam konferensi pers 24 Februari lalu.
Menurutnya, harga kendaraan pikap 4×4 di dalam negeri relatif tinggi. Di e-katalog, harga satu unit bisa mencapai Rp528 juta. Bahkan untuk spesifikasi 4×2, harganya dinilai masih cukup mahal dan kurang sesuai dengan daya beli serta kemampuan ekonomi petani.
Selain faktor harga, Joao menyebut kendaraan impor yang direncanakan memiliki kapasitas angkut lebih besar, hingga 1,2 ton. Pertimbangan tersebut menjadi dasar keputusan Agrinas untuk memilih opsi impor dari India.
