JAKARTA – Lembaga Kajian Next Policy menyoroti kebijakan transportasi nasional yang hingga kini seringkali inkonsisten dan cenderung salah arah. Ketika di satu sisi pemerintah begitu gigih menghapus subsidi untuk KRL, di waktu yang sama pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik secara signifikan.
“Kebijakan ini secara jelas salah arah karena akan semakin menguatkan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi masyarakat, akan lebih banyak dinikmati kelas menengah atas, serta merupakan solusi semu untuk transisi energi karena sebagian besar pembangkit listrik masih bergantung pada pembangkit batu bara,” kata Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy, dalam keterangan tertulis.
Yusuf menambahkan, untuk subsidi motor dan mobil listrik bagi sebagian kecil masyarakat kelas menengah atas, pemerintah dengan ringan mengalokasikan anggaran hingga Rp3,0 triliun dan Rp9,1 triliun pada 2023 dan 2024.
“Sedangkan subsidi KRL Jabodetabek pada 2023 yang hanya Rp1,63 triliun untuk jutaan penumpang dari masyarakat kelas bawah dan menengah, pemerintah begitu gigih menurunkannya,” ungkap Yusuf.
Subsidi KRL Jabodetabek seharusnya semakin ditingkatkan dengan diiringi peningkatan kapasitas dan daya angkut KRL, agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan KRL, apapun kelas ekonomi mereka.
Semakin banyak masyarakat yang menggunakan KRL, semakin besar keuntungan bagi masyarakat dan perekonomian.
“Andai subsidi kendaraan listrik 2023 dialihkan untuk KRL Jabodetabek, maka PSO PT KAI Commuter Line akan naik tiga kali lipat. Ini artinya Tarif KRL Jabodetabek bisa lebih murah,” tutur Yusuf.
