Ilustrasi: Kerja sama Laznas Chevron Indonesia dan Dompet Dhuafa ditandai dengan penyerahan secara simbolis bibit untuk program Ketahanan Pangan kepada para penerima manfaat di Lapangan Kompleks Patra II Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Sabtu (25/7/2020). (Foto: Dompet Dhuafa)

Oleh: Entang Sastraatmadja (Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat)

ZNEWS.ID JAKARTA – Belum lama ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan jurus atau upaya kementeriannya untuk menghadapi kondisi darurat pangan. Setidaknya ada empat langkah yang disebutnya butuh pencermatan bersama.

Keempat langkah tersebut adalah pertama, pengambilan pupuk bersubsidi kini bisa menggunakan KTP saja. Kedua, Kementerian Pertanian telah memperluas area tanam dengan melakukan pompanisasi air sungai di 11 provinsi untuk lahan sawah.

Rinciannya, Pulau Jawa seluas 500 hektare dan luar Pulau Jawa 500 ribu hektare. Penanaman padi gogo juga dilakukan dengan target 500 ribu hektare. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pompanisasi saluran primer dan sekunder.

Ketiga, Kementerian Pertanian juga melakukan optimalisasi lahan rawa 400 ribu hektare di 10 provinsi untuk menambah luas areal pertanaman padi.

Keempat, jumlah alokasi pupuk subsidi juga ditambah. Sebab dalam lima tahun terakhir, jumlah pupuk bersubsidi tercatat turun dibanding periode 2014-2018 yang jumlahnya mencapai 9,55 juta ton.

Mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh menggunakan KTP, diharapkan mampu menggenjot produksi beras secara nasional.

Alokasi pupuk subsidi 5 tahun terakhir menurun dibanding 2014-2018 yang mencapai 9,55 juta ton. Bahkan di tahun 2024 alokasinya hanya 4,73 juta ton atau menurun 50 persen.

BACA JUGA  Studi Banding, Yayasan Bani Sawiyah Cirebon Berkunjung ke GREAT Indonesia

LEAVE A REPLY