ZNEWS.ID JAKARTA – Makmal Pendidikan Lembaga Pengembangan Insani(LPI) Dompet Dhuafa menghelat Diskusi Kopi Pena yang diadakan daring dan dihadiri 51 peserta. Diskusi ini berkolaborasi dengan POLGOV, HMP FISH UGM dan DISKOMA UGM.
Bersama dua panelis ahli M Fauzul Adzim, Advokat Pemerhati Demokrasi dan HAM, serta Alfath Indonesia, Praktisi Akademik Dosen Departemen Politik dan Pemerintah UGM.
Tema kali ini unik dan spesial, karena isu Survei Elektabilitas Pemimpin masih menjadi sorotan publik menjelang pemilu 2024. Tak bisa dimungkiri, banyak Lembaga survei pun merilis penelitiannya menilai ketokohan para calon presiden juga tokoh-tokoh pemimpin lainnya.
Dqlqm forum, Fauzul memaparkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan berkedaulatan rakyat. Artinya, kata dia, regulasi-regulasi di negara kita diupayakan untuk menjaga kedaulatan bagi rakyat, dan survei elektabilitas merupakan ejawantah dari hukum dan kedaulatan rakyat, di mana kita bisa melihat para pemimpin dari sudut ilmiah.
“Namun, perlu menjadi sorotan adalah survei-survei tadi memiliki rambu-rambu hukum agar tidak menjadi survei dengan tindak kejahatan di mana ada kewenangan untuk melakukan kebohongan publik,” kata Fauzul.
Maka, lanjutnya, rakyat dan para adokat penting untuk mengawal proses survei ini agar taat regulasi hukum dengan memberikan hasil yang baik dan benar secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara Alfath menegaskan bahwa data itu netral, yang membuat data itu berpihak pro dan kontra adalah pihak pengumpul dan penyebar data.
“Maka, sebagai ilmuan, apakah itu dosen, peneliti, mahasiswa, jurnalis dan lainnya boleh salah dalam memilih metode atau memberikan rekomendasi, namun sangat tidak beretika jika berbohong karena akan menciderai proses keilmuan itu sendiri,” tuturnya. (LPI DD)
