Ilustrasi Dilema Etik dan Integritas Pemimpin. (Foto: www.canva.com)

Oleh: Mastuki (Kapusdiklat Tenaga Teknis Pendidikana dan Keagamaan)

ZNEWS.ID JAKARTA – Dilema etik yang dimaksud dalam artikel ini mengacu pada pendapat Arens dan Loebbecke (1995: 74), yakni “situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang pantas harus dibuat”.

Bagi pemimpin atau pejabat publik, dilema etik ini kerap dialami pada saat menghadapi situasi yang menghendaki harus memutuskan: untuk melakukan atau tidak melakukan; berbuat atau tidak berbuat; memutuskan atau membiarkan; menjalankan atau menafikan, dan seterusnya.

Pilihan dilematis seperti ini terkait dengan tanggung jawab pejabat publik yang harus bertindak dengan cara adil dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi, serta memenuhi tugas dengan kompeten, integritas, akuntabilitas dan transparansi.

Pada organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan dan keagamaan kepada publik seperti Kementerian Agama, dilema etik dapat diprediksi akan kerap muncul dan bakal dialami oleh pejabat publik yang berhadapan dengan masyarakat.

Hal-hal kecil dalam layanan bisa saja menimbulkan dilema bekerja. Misalnya pilihan antara mengutamakan keluarga, teman, atau tetangga daripada pemohon layanan yang lain.

Bisakah pejabat publik memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam konsultasi publik. Sejauh mana kedekatan dengan kawan memengaruhi objektivitas pejabat untuk memenangkan dalam tender? Kalau ada teman atau pihak lain memberikan hadiah, diterima atau tidak?

Masih banyak lagi contoh dilema etik yang berkait dengan keadilan, melibatkan benturan kepentingan, atau berkaitan dengan integritas pemimpin. Dilema etik ini bersifat halus dan sering dianggap sederhana, tak disadari, sirr (tersamar), dan dianggap biasa-biasa saja.

Kasus pejabat publik yang tak mampu menahan godaan untuk memanfaatkan posisi demi keuntungan pribadi adalah contoh terang dilema etik yang tak bisa diatasi.

Banyaknya kasus penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, terlebih konflik kepentingan yang dialami oleh pejabat publik menjadi penanda bahwa persoalan dilema etik ini tak boleh dianggap sederhana.

LEAVE A REPLY