BEKASI – Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis menyatakan pemerintah kabupaten setempat sudah menaikkan status siaga menjadi status tanggap darurat bencana.
Hal tersebut mempertimbangkan kondisi terkini wilayah terdampak yang semakin meluas dari semula tujuh kecamatan menjadi belasan kecamatan.
“Banjir saat ini melanda 51 desa di 16 kecamatan dengan ketinggian muka air bervariasi antara 20 centimeter hingga lebih dari 1,5 meter,” katanya.
Sebanyak 61.648 warga terdampak banjir dan 48.207 warga di antaranya terpaksa mengungsi di 14 titik pengungsian. Wilayah paling parah terdampak meliputi Desa Sukamekar, Buni Bakti, Kedung Pengawas serta beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu dan Cibarusah.
Pemerintah daerah telah menggerakkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Patroli keamanan di lokasi pengungsian juga terus ditingkatkan terutama bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian khusus.
“Petugas gabungan termasuk tenaga medis juga telah disiagakan di lokasi pengungsian untuk merawat warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat bencana ini,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan seluruh sumber daya telah dikerahkan termasuk segenap organisasi perangkat daerah, BUMD-PDAM, Baznas, PMI serta pihak swasta yang berkontribusi dalam klaster logistik.
“Kami melibatkan semua potensi untuk membantu penanganan bencana ini, termasuk evakuasi warga dan penyediaan bantuan logistik,” ucapnya.
Dedy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan masih berpotensi meningkat dengan perkiraan masa puncak terjadi setelah 10 Maret 2025.
“Fenomena ini diduga sebagai bagian dari siklus lima tahunan. Meskipun cuaca di Bekasi cerah, banjir masih terjadi akibat kiriman air dari hulu, seperti dari Bogor. Hingga saat ini, evakuasi warga juga masih berlangsung di beberapa titik. Para pengungsi ditempatkan di lokasi-lokasi pengungsian, termasuk kantor desa, kecamatan, serta aula yang disediakan,” katanya.
Pemerintah daerah juga memetakan infrastruktur terdampak bencana banjir, termasuk jembatan di wilayah Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter.
“Sebagai solusi sementara, kita akan menyewa jembatan besi menggunakan dana tanggap darurat atau BTT agar aktivitas masyarakat tetap berjalan,” ucapnya.
Pemkab Bekasi juga memantau kondisi sungai secara intensif melalui alat sistem peringatan dini atau early warning system yang dimiliki BPBD wilayah setempat.
“Kami pastikan alat-alat ini berfungsi optimal untuk mendeteksi kenaikan debit air lebih dini. Kami terus berupaya menangani dampak banjir dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, relawan lingkungan dan organisasi kebencanaan,” kata dia.
