Ilustrasi Pro dan Kontra Aturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik. (Foto: unsplash.com)

ZNEWS.ID JAKARTA – Dua minggu belakangan istilah blokir-memblokir ramai diperbincangkan, bermula dari aturan terbaru Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mewajibkan platform digital untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Aturan itu menyebutkan perusahaan pemilik platform digital, alias penyelenggara elektronik, yang sudah beroperasi di Indonesia harus mendaftar sampai batas waktu terakhir 20 Juli, jika tidak, mereka akan diberi sanksi, paling berat pemutusan akses.

Kementerian tidak main-main soal sanksi blokir itu, terhitung sejak Sabtu (30/7) lalu, hampir sepuluh layanan asing diputus aksesnya karena tidak kunjung mendaftar.

Alhasil, masyarakat memprotes kebijakan ini karena merasa dirugikan, salah satunya karena uang tidak bisa dicairkan dari PayPal, yang layanannya waktu itu diblokir karena tidak mendaftar.

Mengutip istilah yang dilontarkan Ketua Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja, dunia digital ibarat hutan belantara, perlu ada aturan, tata kelola.

“Kalau tidak, isinya penuh dengan predator,” kata Ardi.

Ungkapan tersebut sama sekali tidak bermaksud menyebut internet, ruang digital, adalah hal yang negatif dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah aktor jahat.

Perkembangan internet selama 10 tahun terakhir begitu pesat, banyak layanan dan aktivitas baru yang muncul berkat keberadaan teknologi tersebut.

BACA JUGA  Kominfo Blokir Akun YouTube dan TikTok Muhammad Kace

LEAVE A REPLY