Ilustrasi Pajak Karbon Wujud Komitmen Indonesia Menuju Green Economy. (Foto: Shutterstock)

ZNEWS.ID JAKARTA – Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini akan menjadi landasan bagi penerapan pajak karbon di Indonesia selain peraturan lain yang mengatur pajak karbon sebagai aturan turunan UU HPP.

BRIN memberikan dukungan terhadap rencana penerapan kebijakan Pajak Karbon dengan melakukan kajian dari perspektif ilmu pengetahuan hayati dan sosial ekonomi. Dalam kajian singkat yang terfokus pada reforestasi yang dilakukan oleh para peneliti di Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani misalnya.

Kajian tersebut menyatakan bahwa perlu dilakukan kajian-kajian lainnya untuk mendapatkan strategi-strategi dalam rangka optimalisasi kegiatan Nationally Determined Contribution (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk pembangunan nasional.

Kepala Organisasi Hayati dan Lingkungan, Iman Hidayat, mengatakan bahwa penerapan UU HPP menjadi kunci untuk mewujudkan ruang hidup yang berkualitas bagi manusia.

“Ruang hidup yang berkualitas ini tidak hanya untuk manusia di Indonesia, namun manusia secara global, mengingat Indonesia memiliki posisi penting dalam pasar karbon dunia,” kata Iman, dikutip dari laman resmi BRIN.

Penerapan UU HPP, menurut Iman, semakin memperkuat komitmen Indonesia dalam mewujudkan target nasional dalam mengurangi emisi GRK sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030, sebagaimana tertuang dalam Paris Agreement. Bahkan Indonesia juga menargetkan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih awal.

“Kebijakan ini akan memberikan dampak pada perilaku pihak industri dan masyarakat untuk menghasilkan dan mengkonsumsi produk dengan Emisi Gas Rumah Kaca yang rendah,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Iman, pengenaan pajak karbon memberikan sinyal kuat yang mendorong perkembangan inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

“Dari sisi ekonomi, kita saat ini mulai familiar dengan istilah Green Economy, suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara global,” tambahnya.

LEAVE A REPLY