Para tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 tengah beristirahat (Antara)

ZNEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Kesehatan meminta Pemerintah Daerah mematuhi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) soal insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

“Pemda harus mengacu kepada KMK yang telah dibuat, KMK ini juga sudah sesuai dengan persetujuan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kemenkes, Kirana Pritasari dalam konferensi pers via daring di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan, aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

“Kami mengharapkan sekali Pemda agar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Jadi jangan membuat aturan sendiri,” katanya.

Ia menyampaikan, KMK itu mengatur diantaranya terkait besaran insentif yang disesuaikan dengan tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19.

“Jadi bukan hanya ada main kasih, biasanya untuk dokter spesialis Rp15 juta per bulannya, untuk dokter umum Rp10 juta, dan sebagainya,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Kirana juga menyampaikan, insentif nakes di daerah pada 2021 sudah tersalurkan sebesar Rp3,796 triliun atau 41,3 persen dari pagu.

BACA JUGA  Penyakit Tidak Menular Ancam Usia Muda

LEAVE A REPLY