Dokumentasi. Ban terbakar di sebuah jalan di Mandalay, Myanmar, Sabtu (27/3/2021), saat protes terhadap kudeta militer terus berlanjut. REUTERS/Stringer/hp/cfo

ZNEWS.ID, JENEWA – Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet memperingatkan tentang peningkatan kekerasan di Myanmar dan mengutuk penggunaan senjata yang “keterlaluan” oleh tentara.

Ia juga mendesak upaya diplomatik yang lebih luas dilancarkan untuk menekan para jenderal yang berkuasa.

Bachelet mengatakan junta tidak menunjukkan kesediaan untuk menerapkan konsensus lima poin yang disepakati dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada April untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan lawan-lawannya.

Bachelet, yang permintaannya untuk mengunjungi Myanmar pada April ditolak, mengatakan ada laporan yang dapat dipercaya bahwa di Negara Bagian Kayah warga sipil digunakan sebagai tameng manusia dan tentara menembaki rumah dan gereja, yang telah memaksa lebih dari 108.000 orang mengungsi, dengan sedikit makanan, air atau sanitasi, dan akses kemanusiaan ditutup.

“Tampaknya tidak ada upaya ke arah deeskalasi melainkan peningkatan pasukan di daerah-daerah utama, bertentangan dengan komitmen yang dibuat militer kepada ASEAN untuk menghentikan kekerasan,” kata Bachelet dalam pernyataan, Jumat.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta telah memicu protes harian dan pemogokan yang melumpuhkan ekonomi, dan pertempuran di perbatasan antara angkatan bersenjata dan pasukan gerilya etnis minoritas dan milisi.

Upaya mediasi dari sesama negara Asia Tenggara telah mencatat sedikit kemajuan, dengan menteri luar negeri ASEAN, China, dan Jepang di antara beberapa negara minggu ini menekankan pentingnya rencana perdamaian yang dilaksanakan.

BACA JUGA  AS akan Tetap Lantang Kritik Soal Pelanggaran HAM dan Demokrasi yang Dilakukan China

LEAVE A REPLY