Ilustrasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) bersama Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar (kiri) menyaksikan penyuntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca kepada kyai di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/rwa.

ZNEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah membahas aspek legal terkait pelaksanaan vaksinasi, menyusul kematian salah satu warga DKI usai mendapat vaksinasi COVID-19 beberapa wakktu lalu.

Untuk itu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa isi perubahan ada pada aspek legal. Tujuannya agar lebih jelas persoalan vaksinasi.

“Kaitannya terkait indemmity [ganti rugi] atau masalah tanggung jawab pemerintah dan ada kejadian kejadian ikutan pascaimunisasi atau KIPI,” katanya saat bincang-bincang dengan wartawan melalui virtual, Senin (17/5/2021).

Susi menjelaskan bahwa perubahan kedua tidak akan mengatur terkait masalah teknis vaksinasi. Formulasi aspek legal ini masih dalam pembahasan.

“Supaya jaminan suplai dari produsen vaksin yang banyak, lancar semua dan ada kejelasan dari aspek legalnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan sementara penggunaan dan distribusi vaksin AstraZeneca Batch (kumpulan produksi) CTMAV547.

BACA JUGA  Presiden Bantu Pemulihan Guru yang Alami Lumpuh dan Kebutaan Usai Divaksin COVID-19

LEAVE A REPLY