Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang, China, Jumat (28/11/2020), mengklaim bangunan yang berada di Kabupaten Markit, Prefektur Kashgar, sebagai gedung SMA. Klaim tersebut untuk menanggapi tuduhan Lembaga Kebijakan Strategis Australia (ASPI) bahwa gambar gedung yang didapat dari citra satelit dengan titik koordinat 38,90 derajat Lintang Utara dan 77,61 derajat Bujur Timur itu diidentifikasi sebagai kamp konsentrasi warga etnis Muslim Uighur. ANTARA/HO-XUAR

ZNEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah Inggris mengumumkan sejumlah kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan guna mencegah barang-barang yang terhubung ke kawasan Xinjiang, China, untuk masuk ke dalam rantai pasokan terkait tuduhan kerja paksa di daerah itu.

Dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris yang diterima di Jakarta, Rabu, dikatakan bahwa pemerintah negara itu telah mengumumkan peninjauan ulang tentang produk-produk Inggris mana saja yang dapat diekspor ke Xinjiang guna “memastikan bahwa organisasi-organisasi Inggris, baik sektor publik atau swasta, tidak terlibat dalam, atau mengambil keuntungan dari, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang”.

Selain itu, diumumkan pula penerapan sanksi keuangan untuk bisnis yang tidak mematuhi Undang-undang Perbudakan Modern Inggris.

“Serangkaian sanksi ini akan membantu memastikan bahwa tidak ada organisasi Inggris, Pemerintah atau sektor swasta, yang secara sengaja atau tidak sengaja, mengambil keuntungan dari, atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum Uyghur atau kelompok minoritas lainnya di Xinjiang,” jelas Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab dalam pernyataan tersebut.

Terkait pernyataannya, Raab merujuk pada hasil-hasil laporan atas kamp yang menampung lebih dari satu juta orang etnis Uyghur di Xinjiang, China, dan kerja paksa serta sterilisasi paksa terhadap perempuan Uyghur.

Menurut dia, bukti skala dan beratnya pelanggaran HAM yang dilakukan di Xinjiang terhadap Muslim Uighur “telah melebihi batasnya”. Dalam pernyataannya, Menlu Raab mengatakan telah menyampaikan keprihatinannya secara langsung kepada Menlu China Wang Yi.

Dia pun mengatakan bahwa sikap yang diambil pemerintah Inggris sekaligus untuk mengirimkan pesan jelas bahwa pelanggaran HAM tidak dapat diterima.

BACA JUGA  Inggris Kalahkan Belgia 2-1, Tim-tim Besar Lainnya Bermain Imbang Tanpa Gol

LEAVE A REPLY