Ilustrasi ibadah Haji. (Foto: kemenag.go.id)

ZNEWS.ID BEKASI – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) meminta Kementerian Kesehatan menstandarkan biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada jemaah. Salah satunya, biaya untuk memperoleh surat keterangan mampu atau istitha’ah.

“Sejauh ini, belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke,” kata Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar, di Bekasi, dilansir dari laman resmi Kemenag, Sabtu (4/7/2020).

Nizar menyebut, belum adanya standar biaya kesehatan haji menyebabkan dilema bagi jemaah.

“Karena, di beberapa daerah berbeda, termasuk jenis pemeriksaannya. Ada yang cukup sample darah ada juga yang sampai CT Scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah,” jelasnya.

Keluhan semacam ini, kata Nizar, adalah suatu yang menghambat proses dokumen terutama paspor. Karena biaya terlalu mahal sehingga membebani jemaah.

Melihat hal tersebut, pihaknya terus berkomunikasi dengan pihak Kemenkes untuk menstandarkan biaya kesehatan haji.

Nizar juga mengungkapkan, dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 masih banyak jemaah haji yang belum menyelesaikan pembuatan paspor sehingga berpengaruh kepada jemaah haji untuk mendapatkan keterangan istitha’ah.

“Bagi yang sudah menyelesaikan paspor sesuai ketentuan pasti mereka sudah juga menyelesaikan kesehatannya dan sudah mendapatkan keterangan istithaah. Namun, untuk ke depannya ada keterangan kesehatan lagi atau tidak?” tanya Nizar.

Hal ini, menurut Nizar, juga berlaku pada tes swab Covid-19 yang perlu dilakukan jemaah.

“Realitanya, biaya test swab di setiap daerah juga berbeda-beda. Padahal, bahannya sama. Ini juga perlu dibahas,” ujarnya.

Ia berharap Kemenkes dapat mengalokasikan dana tes swab bagi jemaah haji untuk digratiskan.

“Itu jauh lebih bagus menurut saya,” katanya.

Nizar mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Kemenkes termasuk beban biaya tambahan kalau ada vaksin Covid-19. Ini karena swabnya jemaah haji lebih mahal.

BACA JUGA  Menag Yaqut Optimistis Indonesia Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Bagi yang belum menyelesaikan paspor juga harus menyelesaikan keterangan istitha’ahnya ditambah keterangan bebas Covid-19. Maka, kata dia, ini perlu ada kajian lebih lanjut.

Sementara, terkait paspor jemaah, Nizar meminta dokumen tersebut discan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke Kankemenag Kabupaten/Kota.

“Sehingga, nanti kalau ada keterlambatan pengembalian, Kemenag sudah punya salinannya. Jadi, datanya aman, dan data dari Kemenkumham bisa terkoneksi termasuk juga dengan Dukcapil. Maka, perlu ada koordinasi juga dengan Kemendagri untuk mencocokkan NIK,” tetangnya.

Editor: Agus Wahyudi

LEAVE A REPLY