Oleh: dr Rosita Rivai (General Manager Kesehatan Dompet Dhuafa)

ZNEWS.ID JAKARTA – Saya percaya potret kemiskinan dan ketidaberdayaan masyarakat dapat dilihat dari potret perempuannya. Sama halnya ketika melihat tragedi seorang RA Kartini.

Kartini adalah tokoh yang mendorong emansipasi dan perjuangan hak-hak perempuan. Sehimpun surat-suratnya yang terangkum dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, mendorong perempuan untuk terus memperjuangkan hak-haknya.

Apa daya, pejuang emansipasi tersebut harus meninggal di tangan preeklampsia di usia 25 tahun. Preeklampsia adalah sindrom meningkatnya tekanan darah saat melahirkan. Dan itu terjadi di September 1904, kala melahirkan anak pertamanya, Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat.

Terlepas dari benar atau tidaknya serta spekulasi terkait penyebab kematian RA Kartini. Pukulan telak disasar pada bangsa ini karena tidak mampu mempertahankan kehidupan seorang yang menyinari bangsa ini di usia 25 tahun. Dan di situlah dapat dilihat bahwa di bawah penjajahan kala itu, bangsa ini miskin, tidak berdaya.

Lepas seabad, nyatanya nasib perempuan terkait kesehatan belum juga membaik. Angka kematian ibu menurut Kementerian Kesehatan dari 4.999 tahun 2015 menjadi 4.912 di tahun 2016, dan di tahun 2017 sebanyak 1.712 kasus.

Kematian tersebut bukan hanya preeklampisa. Beberapa kasus seperti kurangnya asupan nutrisi, KEK (Kekurangan Energi Kronis) pada ibu hamil, anemia saat kehamilan, dan kasus-kasus lainnya dapat menyebabkan pelbagai masalah. Masalah itu bisa berimplikasi semisal kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) yang dapat mengancam nyawa ibu dan anak.

Bukan hanya kematian, David E Bloom dan kaan-kawan, yang menyarikan penelitian-penelitian dalam kurun waktu 30 tahun terkait pembangunan ekonomi dan kesehatan perempuan, menemukan adanya keterkaitan antara dua faktor tersebut.

Kesimpulannya, kesehatan perempuan yang adekuat dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, yang kemudian berlanjut pada ekonomi.

Menyadari itu, dunia menyambut Millenium Development Goals (MDGs) rentang 2010-2015. Apa daya, hal itu gagal, menjadikan Indonesia tertatih-tatih mencapai Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 lalu. Kegagalan tersebut disadari banyak faktor.

Pertama faktor budaya. Perkawinan dini masih menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan di Indonesia. Menurut BPS tahun 2016, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah merupakan tiga provinsi dengan prevalensi tertinggi perkawinan usia anak.

Pernikahan dini ini menyebabkan permasalahan kesehatan: terlahir cacat, kurang gizi, hingga gangguan kejiwaan. Belum lagi kerentanan perempuan terhadap penyakit-penyakit menular seksual. Ironisnya, beberapa kasus, perempuanlah yang dipersalahkan terhadap penyakit menular yang diidapnya.

Kedua, akses ke pelayanan kesehatan dan pemahaman akan kesehatan reproduksi. Pengalaman saya akan di beberapa wilayah pelosok, semisal di Papua ataupun masyarakat adat. Di kelompok masyarakat tersebut, akses pelayanan kesehatan sulit diperoleh.

Semisal di Asmat, ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan cukup langka untuk diperoleh di distrik-distrik. Di masyarakat adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, pemenuhan terhadap bidan dan persalinan, terhalangi akan jarak dengan kawasan adat Ammatoa.

Minimnya akses tersebut terhambat dari kurangnya inisiatif pemerintah untuk fleksibel terhadap nilai-nilai adat yang dianut oleh beberapa masyarakat adat, juga perangkulan terhadap para dukun atau batra (pengobat tradisional).

Belum lagi pendidikan seksual yang masih dianggap tabu diajarkan semenjak belia. Padahal sudah jelas pendidikan ini penting utamanya untuk menyiapkan calon ibu, yang juga merupakan pencetak generasi-generasi bangsa.

Tantangan SDGs

Jaminan akan kesehatan terhadap perempuan sebenarnya telah tercakup dalam konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), di tahun 1979. Dalam konferensi tersebut, disebutkan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan.

Jaminan akan kesehatan tersebut juga tercakup dalam penyempurnaan MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan berakhir di tahun 2030. Visi dan komitmen bangsa-bangsa untuk menyelesaikan masalah global terkait kesehatan perempuan itu tersebut tercakup dalam poin 3, Good Health and Wellbeing, dan poin 5, Gender Equality.

Perjalanan dari SDGs ini membutuhkan pelajaran dari kegagalan MDGs, yang notabene bersifat sentralistis ke pemerintah dan tidak melibatkan seluruh sektor masyarakat sipil.

Langkah pemerintah dengan bentuk program 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) -berupa pemberian asupan nutrisi untuk bayi dan ibu hamil- membutuhkan solusi-solusi yang bersifat jangka panjang. Semisal bagaimana edukasi kepada calon-calon ibu atau perempuan.

Penemuan saya di beberapa daerah-daerah terpencil, pelosok, dan utamanya masyarakat adat, memperlihatkan bahwa pemberian nutrisi dalam bentuk makanan pendamping (MP) ASI terhalang –terutama- oleh kesadaran kesehatan sang ibu sendiri.

Di beberapa daerah, bahkan untuk memanggil ibu-ibu dan anak-anak untuk ikut hadir di program 1.000 HPK cukup sulit. Lagi-lagi ini soal edukasi yang tidak sampai, terkait pentingnya MP ASI ini.

Belum lagi persepsi para ibu yang menganggap susu formula dapat mengganti ASI, kesadaran untuk hadir di posyandu rutin dan imunisasi, juga pola asuh yang masih menekankan pada ibu.

Sedangkan bapak ataupun lelaki belum dibiasakan mengurusi anak, dan terkesan ego dengan perannya sebagai ‘pencari nafkah’. Padahal kalau mau ideal, peran ibu sebenarnya sudah cukup menumpuk dan melelahkan, membutuhkan sosok yang membantu perannya di sisi lain.

Pemerintah dalam hal ini perlu belajar bahwa solusi pemberdayaan bukan hanya selesai pada pemberian makan, MP ASI, atau mungkin penyuluhan sehari-dua hari. Kerja berkelanjutan adalah kerja jangka panjang, melelahkan, dan bisa jadi akan membutuhkan banyak eksplorasi, dan utamanya kerjasama dengan stakeholderterkait.

Kasus badai gizi buruk Asmat adalah cerminan bagaimana subsidi dan pemberian dalam bentuk materi berjibun — dalam bentuk dana Otsus dengan jumlah milyaran hingga triliunan rupiah — bukanlah solusi. Malahan itu menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak.

Permasalahan kesehatan perempuan harus diakui lebih dari 1.000 Hari Pertama Kelahiran. Permasalahan itu dimulai sejak sang perempuan beranjak dewasa, atau mungkin saat menstruasi pertama. Karena saat tersebut para perempuan sudah harus sadar akan hak dan pentingnya kesehatan reproduksi, perhatian akan kesehatan perempuan tentu harus diajarkan sejak dini.

Harus diakui pula negara membutuhkan bantuan lembaga-lembaga yang dapat membantu pencapaian SDGs ini. Kehadiran lembaga-lembaga itu perlu didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Sudah bukan waktunya lagi menganggap NGO ataupun LSM sebagai orang-orang yang mencari kesalahan pemerintah, lebih tepatnya mereka adalah mitra pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut dapat membantu pemerintah di bagian fasilitator ataupun pengawasan di level desa ataupun kecamatan.

Kartini membawa kita akan sebuah terang lewat kematiannya, bahwa emansipasi haruslah dipertahankan dari mulai tubuh perempuan itu sendiri. Tubuh yang mendapat pelayanan kesehatan layak dan tubuh yang sadar akan haknya.

Kalau dari kesehatan saja kita tidak emansipasi, jangan pernah berpikir untuk emansipasi di hal-hal lainnya. Bisa jadi pula bangsa kita ini masih miskin dan tidak berdaya.

Sumber: dikutip dari laman berit4gar.id

LEAVE A REPLY